Info Jalan-jalan ke Gunung Pabeasan

Menjernihkan Nama

Penduduk lokal (Padalarang), wa bil khusus penduduk kampung Cidadap, Pamucatan, Lempegan menamai gunung ini Pabeasan. Penamaan Pabeasan ini konon katanya masih satu alur dengan cerita penamaan Gua Pawon, dan Gunung Hawu. Lain penduduk lain penamaan, para pemanjat menamai gunung ini dengan nama Tebing 125, sedangkan tentara yang kerap berlatih di gunung ini menamai gunung ini  Gunung Singgalang.

Gunung Pabeasan berada di wilayah kampung Pamucatan, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ada pula versi yang agak nyeleneh (versi keliru), versi ini menyatakan bahwasannya gunung Pabeasan terletak di wilayah kecamatan Cipatat, tak heran kemudian gunung ini oleh sebagian besar orang dinamai Citatah. Karena Citatah sendiri adalah nama salah satu desa di Kecamatan Cipatat. Versi keliru tentang penamaan gunung Pabeasan ini kemudian dikukuhkan oleh peta yang dilansir oleh google map.

Terlepas dari kekeliruan penamaan, yang tentu saja tidak bisa dibiarkan dan mesti diluruskan. Tentu saja gunung ini begitu menarik, oleh karenanya layak dikunjungi. Orang-orang Skygers mengklaim panjat tebing modern lahir di sini, 40 tahun sudah mereka berkiprah sebagai organisasi yang menekuni panjat tebing, oleh karenanya klaimnya layak kita perhitungkan. Sebagai basis dan asal muasal para pemanjat mengembangkan pola panjat tebing modern, di tempat ini, Tebing 125, terdapat berbagai macam jalur panjat tebing, dari mulai jalur panjat tebing berspesifikasi mudah hingga berspesifikasi sulit. Tercatat ada 75 jalur panjat tebing di sini. 

Pada perkembangannya, gunung ini tidak hanya jadi ‘milik’ para pemanjat dan pengusaha tambang. Masyarakat sekitar (pribumi), kerap menjadikan gunung Pabeasan sebagai objek wisata. Sebut saja hari minggu sebagai hari libur nasional kerap dijadikan hari bersantai di gunung ini, piknik dan kemah kini sudah menjadi hal biasa bagi penduduk lokal. Ditambah kini ada fasilitas baleriung di kaki gunung Pabeasan. Menjadi semakin nyamanlah tempat ini sebagai ruang publik, tempat di mana penat dapat diusir dan segar kemudian didapat.

Gunung Pabeasan dilihat dari kampung Pamucatan. Dok. FP2KC

sumber:http://blogoga.blogspot.com/2013/03/info-jalan-jalan-ke-gunung-pabeasan.html#more

MATERI DASAR TEHNIK PANJAT TEBING | Mapala Unsultra

MATERI DASAR TEHNIK PANJAT TEBING | Mapala Unsultra

I. SEJARAH FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIA

            FPTI didirikan pada tanggal 21 April 1988, dengan dukungan beberapa pengurus cabang serta pengurus daerah lain. Dengan tujuan menciptakan pemanjat indonesia yang mampu berprestasi baik ditingkat nasional maupun internasional.

Sebagai pendamping pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan panjat tebing indonesia, FPTI berada di bawah koordinasi Menteri Pemuda dan Olah raga sesuai rapat Paripurna Nasional I tahun 1991, Tahun 1992 sudah direncanakan menjadi anggota Komite Olahraga Nasional (KONI) dan Union Internasional Des Associations D`Alpinisme (UIAA)

II. ETIKA DALAM PEMANJATAN

Pada dasarnya Pemanjat Tebing dimanapun itu paling alergi dengan peraturan-peraturan yang resmi. Inilah uniknya dari olahraga yang satu ini, Olahraga ini tidak membutuhkan aturan tertulis dibandingkan dengan olahraga yang lain.

Namun pada perkembangannya ketika panjat dinding mulai berkembang menyamai olahraga panjat tebing alam sehingga diperlukan aturan yang tertulis. Untuk itu di bentuk aturan pertandingan yang `Fair` yang aturan tersebut dibuat dan disesuaikan dengan kondisinya. Maka diciptakan kata `Kode Etik` yang merupakan adaptasi dari kata `peraturan`.

Adapun isi Kode etik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemanjatan pertama mungkin meliputi pembersihan seminimum mungkin tanaman dan batuan asli yang lepas dari titik penambatan untuk turun. Merusak pegangan dan pijakan tidak diperkenankan.
2. Pemakaian Piton harus di jaga seminimum mungkin.
3. Pemakaian bor hanya digunakan sebagai alternatif terakhir.
4. Pemakaian Magnesium hanya digunakan ketika dibutuhkan.
5. Dalam suatu kasus ketika pemanjatan jatuh, pemanjat tersebut harus turun ke tempat pengaman terakhir, dan ia dapat beristirahat di tebing dan dapat kembali melanjutkan pemanjatan.
6. Bergantung ditali sesudah jatuh disebut `Hand Dogging`, dan jatuh dari runner disebut`yoyoing`.  

Pengertian Hukum Agraria

Pengaturan tentang Agraria diatur dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau sering disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menganut unifikasi hokum dan berdasarkan hukum adat. Menurut Boedi Harsono, hukum adat dijadikan sumber utama dan merupakan hukum aspiratif, dalam arti jika sesuatu hal belum diatur dalam peraturan maka yang berlaku hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA . Di dalam undang-undang ini tidak ada definisi yang menjelaskan apa itu agraria, tetapi dapat disimpulkan hukum agraria adalah hukum yang berkaitan dengan Tanah. Hal ini dapat dilihat pada batang tubuh UU ini yang jelas mengatur soal hak dan kewajiban orang atas tanah (dan ruang diatas tanah), selain itu mengatur juga tentang konversi hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Perdata Barat (BW).
Hukum Agraria Ialah keseluruhan dari ketentuan hukum, yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, termasuk Badan Hukum dengan Bumi, Air, dan Ruang Angkasa dalam seluruh wilayah dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut.Hukum agraria secara umum diatur dalam UU No. 24 tahun 1960 tentang UU Pokok-pokok Agraria. Hukum agraria terdiri atas:
a.Hukum pertanahan:
Ialah bidang hukum yang mengatur hak-hak pengaturan atas tanah
b.Hukum pengairan:
Ialah yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak atas air
c.Hukum Pertambangan:
Ialah bidang hukum yang mengatur hak penguasaan atas bahan galian.Hukum pertambangan secara khusus diatur dalam UU no. 11 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan
d.Hukum kehutanan:
Ialah bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan dan hasil hutan.
e. Hukum Perikanan:
Ialah bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas ikan dan lain-lain dan perairan darat lain.
Dalam Konsepsi hukum tanah adat yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat Indonesia, yang mengedepankan keseimbangan antara “kepentingan bersama” dengan “kepentingan perseorangan”. Pemilikan dan pemanfaatan tanah harus memperhatikan keselarasan. Dalam hukum tanah Barat dasarnya adalah “Individualisme” dan “liberalisme”. Secara harfiah individualisme merupakan suatu ajaran yang memberikan nilai utama pribadi, sehingga masyarakat hanyalah suatu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi. Dalam sistem hukum Belanda hak perorangan dinamakan “Hak Eigendom” di mana Eigem/orang-nya dapat berbuat apa saja dengan tanah itu baik menjual, menggadaikan, menghibahkan, menggunakan atau menelantarkan, dan bahkan merusaknya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau hak-hak orang lain.